Krisis Pangan adalah malapetaka dari perampasan dan monopoli tanah di Indonesia

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, bahkan letak geografis Indonesia  berada pada tingkat kesuburan tanah yang luar biasa  akibat pertemuan empat lempeng benua sehingga banyak gunung api yang aktif yang menjaga keseimbangan tanah Indonesia. Akan tetapi, kesuburan Indonesia dan luasan Indonesia bukan menjamin terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia untuk menghindari krisis pangan. Berpuluh tahun Indonesia telah menjadi salah-satu pengimpor bahan pangan di dunia. Ini sesungguhnya menjadi  tamparan keras bagi pemimpin-pemimpin bangsa terutama kinerja presiden yang tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di dunia.  Berbagai regulasi dikeluarkan presiden tidak ubahnya menjalankan paket-paket kebijakan neoliberalisme yang hanya berkedok mewujudkan swasembada pangan sebagai bentuk kedaulatan pangan di Indonesia.

Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras pada 2013. Sementara harga besar eceran semakin mahal yang pada Febuari 2014 sebesar Rp 11.389 per kilo dari Rp 10.819 per kilo di Februari 2013. Selain beras, kebutuhan kedelai harus diimpor hampir 70 persennya. Sementara untuk kebutuhan jagung domestik, Indonesia harus mengimpor rata-rata pertahun 1,4 juta ton. Tingginya angka impor pangan di Indonesia, menunjukkan kerapuhan kedaulatan petani dan rakyat atas akses tanah. Kemudian ini berdampak pada tingginya kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di Indonesia.

Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah yang terbesar dalam hal ini. MIFEE menghancurkan 2.823.000 juta hektar tanah rakyat yang sebagian besar hutan purba (virgin fores). Program MIFEE diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Slogan dari proyek ini adalah “Feed Indonesia and then the world” (Indonesia Berswasembada Pangan, Agar Bisa Mengatasi Krisis Pangan Dunia). Akan tetapi, buktinya sampai diakhir masa jabatannya, tidak diikuti dengan terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Namun kaum tani lokal malah berpandangan bahwa proyek tersebut merusak pertanian tradisional dan kedaulatan pangan di kawasan ini, yang dimana proyek MIFEE  ini menyewakan tanah selama 90 tahun. Dalam program ini, SBY selama ini menjadikan kedok swasembada pangan untuk merampas dan memonopoli tanah untuk diserahkan pada Bin Laden group yang merupakan mitra bisnis AS.

        Belum tuntas seluruh program keji ini semua, SBY kembali mengkhianati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan megaproyek berupa master plan. Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah manifestasi kongkrit sikap SBY yang semakin setia untuk mengabdi pada kepentingan imperialisme AS.  MP3EI merupakan skema besar perampasan tanah  rakyat secara terstruktur. Dengan proyek ini, Indonesia secara terang-terangan berdiri di atas perampasan dan monopoli atas tanah serta menjual setiap sumber kekayaan alam dan manusianya kepada para imperialism, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar.

Tahun terakhir 2014 ini pun SBY mempunyai program Aksi bukit tinggi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan domestic. Dengan menyedot dana Rp. 66,9 Triliun yang sudah dijalankan mulai bulan januari 2014, malah tidak memberikan hasil apapun. Bahkan impor pangan 2014 saat ini tetap saja masih menjulang tinggi.

Sehingga jelas mengapa Indonesia tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Akar persoalannya adalah perampasan dan monopoli tanah yang dijalankan oleh SBY selama 10 tahun. Dirinya sebagai kepala Negara/pemerintah menjalankan berbagai paket regulasi neoliberalisme yang diajurkan AS untuk membuka dan mempertahankan lahan luas bukan untuk rakyat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, lahan-lahan luas diberikan pada perkebunan, pertambangan dan pertanian skala besar yang hanya berorientasi pada tanaman komoditas pasar Internasional yang memberikan keuntungan pada borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan imperialism.  Sehingga cita-cita kedaulatan pangan menjadi slogan yang tidak pernah terwujud. Dengan adanya perampasan dan monopoli tanah di Indonesia oleh borjuasi besar komprador, tuan tanah, asing dan bahkan Negara, mustahil akan mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Era impor pangan akan terus berlanjut apabila program reforma agraria palsu tetap berjalan, apalagi dengan rejim baru Jokowi-JK, tidak mempunyai program yang berbeda secara siknifikan dalam mwujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program reforma agraria Jokowi-Jk dengan membagikan tanah seluas 9 juta Ha yang masih menjadi sebuah pertanyaan terus-menerus ke depan. Apakah itu benar ? jika memang benar, tanah yang mana akan dibagi, beranikah dirinya mengambil tanah dari perusahaan atau perkebunan besar ? bagaimana mekanisme distribusinya kepada rakyat ? sementara dalam program ini pula dijelaskan bahwa tanah yang dibagi kepada rakyat akan tetap bekerjasama dengan perusahaan dan perkebunan skala besar yang telah lama menjadi musuh dari kaum tani dan rakyat Indonesia. Dengan demikian dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2014, seluruh pemuda mahasiswa agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia dengan perjuangan tanah untuk rakyat yang bersumberkan Islam.